logo

Written by Takdir Hari. Hits: 273

"Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

 

1. Tim Kerja

   

a. Pembentukan tim pembangunan zona integritas

   

b. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas

 

2. Tim Kerja Pembangungan Zona Integritas

   

a. Pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

   

b. Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan

   

c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan

 

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

   

a. Pelaksanaan kegiatan pembangungan sesuai dengan rencana kerja

   

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

   

c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

 

4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja

   

a. Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan

   

b. Pemilihan dan penetapan agen perubahan

   

c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

   

d. Anggota organisasi dilibatkan dalam pembangunan Zona Integritas

II. PENATAAN TATALAKSANA

 

1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

   

a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)

   

b. Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

   

c. Evaluasi Prosedur Operasional Tetap (SOP)

 

2. E-Goverment

   

a. Teknologi Informasi Pada Pengukuran Kinerja

   

b. Teknologi Informasi Pada Operasionalisasi Manajemen SDM

   

c. Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik

   

d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

 

3. Keterbukaan Informasi Publik

   

a. Kebijakan keterbukaan informasi publik

   

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

 

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

   

a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja

   

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen

   

c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen

 

2. Pola Mutasi Internal

   

a. Pengembangan karir pegawai dengan mutasi

   

b. Mutasi antar jabatan telah ditetapkan

   

c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dengan perbaikan kinerja

 

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

   

a. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi

   

b. Menyusun rencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

   

c. Presentasi kesenjangan pegawai yang ada dengan standar

   

d. Kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai

   

e. Pengembangan kompetensi pegawai

   

f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

 

4. Penetapan Kinerja Individu

   

a. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi

   

b. Ukuran kinerja individu sesuai indikator dengan level diatasnya

   

c. Pengukuran kinerja individu secara periodik

   

d. Pemberian reward berdasar hasil penilaian kinerja individu

 

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

   

Pelaksanaan/implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

 

6. Sistem Informasi Kepegawaian

   

Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS

 

1. Keterlibatan Pimpinan

   

a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan

   

b. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja

   

c. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan

 

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

   

a. Dokumen perencanaan

   

b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil

   

c. Indikator kinerja utama (IKU)

   

d. SMART indikator kinerja

   

e. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu

   

f. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja

   

g. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

   

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

V. PENGUATAN PENGAWASAN

 

1. Pengendalian Gratifikasi

   

a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi

   

b. Implementasi pengendalian gratifikasi

 

2. Penerapan SPIP

   

a. Pembangunan lingkungan pengendalian

   

b. Penilaian resiko atas kebijakan

   

c. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

   

d. SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

 

3. Pengaduan Masyarakat

   

a. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat

   

b. Tindak lanjut dari hasil penanganan pengaduan masyarakat

   

c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

   

d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

 

4. Whistle Blowing System

   

a. Internalisasi Whistle Blowing System

   

b. Penerapan Whistle Blowing System

   

c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

   

d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

 

5. Penanganan Benturan Kepentingan

   

a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

   

b. Sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan

   

c. Implementasi penanganan benturan kepentingan

   

d. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

   

e. Tindak lanjut dari evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

 

1. Standar Pelayanan

   

a. Kebijakan standar pelayanan

   

b. Maklumat standar pelayanan

   

c. Standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan

   

d. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

 

2. Budaya Pelayanan Prima

   

a. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

   

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

   

c. Sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

   

d. Sarana layanan terpadu/terintegrasi

   

e. Inovasi pelayanan

 

3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

   

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

   

b. Akses terbuka hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

   

c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

 

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Jakarta Barat

Jl. Pesanggrahan Raya No. 32 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat

Telp    : (021) 58352092

Fax    : (021) 58352093

Web : www.pa-jakartabarat.go.id

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.