logo

NIKAH SIRRI, FENOMENA GUNUNG ES

Written by Tim Website PAJB on .

Written by Tim Website PAJB on . Hits: 220

NIKAH SIRRI, FENOMENA GUNUNG ES

Catatan : Amam Fakhrur
Penulis buku “Kotak
Hitam"

Beberapa waktu yang lalu, saat berjalan di sebuah pasar di Jakarta, langkah saya tertahan oleh sebuah iklan yang menempel di sebuah tiang listrik. Saya baca iklan itu berbunyi, “Menerima Jasa Nikah Sirri, Selengkapnya Hubungi Si A, Nomor Telepon 081×××××”. Saat membaca iklan itu, saya sempat terkejut dan terasa aneh, sebuah pernikahan yang dianggap penuh problematika diiklankan secara kasat mata.

Kalau pembaca berkunjung di gedung Pengadilan Agama, pada jam-jam kerja, pembaca akan menyaksikan mereka yang antri mendaftarkan perkara, tidak hanya mereka yang mendaftarkan perkara sengketa perkawinan, tetapi juga tak sedikit dari mereka yang mendaftarkan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), karena dahulu pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan sirri. Program pengesahan nikahpun yang diusung oleh pemerintah atau LSM, tak pernah sepi dari pendaftar yang bermaksud agar nikah sirrinya disahkan.

Yang dimaksud nikah sirri dalam tulisan ini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA. Selain seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, juga seharusnya perkawinan tersebut dicatatkan, agar keberadaannya dilindungi oleh hukum negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 / 1974 ) .

Bila ditelisik, terdapat beberapa faktor yang mendasari masyarakat melakukan pernikahan sirri yaitu faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, dari pada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial juga karena ketatnya aturan poligami.

Dari seluruh faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri ada faktor lain yang berfungsi sebagai argumentasi teologis, yaitu adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa persoalan pernikahan adalah persoalan pengamalan ajaran agama, disertai anggapan yang penting dalam pernikahan yang dilangsungkan, syarat dan rukunnya terpenuhi. Pembaca mesti faham di kalangan sebagian umat Islam Indonesia sangat kuat tradisi pemikiran fiqh klasik (fiqh oriented). Tak sedikit masyarkat memandang fiqh identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Allah . Dengan cara pandang yang demikian, maka kitab-kitab fiqh dianggap sebagai kumpulan-kumpulan hukum Allah. Padahal kitab-kitab fiqh adalah sebagai produk pemikiran keagamaan.

Pandangan diatas membawa implikasi pemahaman, bahwa selain dari bentuk fiqh dianggap tidak inklusif merefleksikan ajaran Islam seperti bentuk undang-undang (qanun), putusan peradilan Islam atau kompilasi, maka konsekwensinya adalah jika teks-teks ajaran Islam dituangkan tidak dalam bentuk fiqh, tetapi berbentuk pasal-pasal perundang-undangan, maka cenderung dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari agama. Dalam konteks seperti pencatatan perkawinan yang diformulasikan dalam bentuk pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipandang bukanlah bagian agama, efeknya masyarakat berpikir bahwa pernikahan sirri sudah sah menurut agama dan pencatatan hanya masalah administrasi saja. Pemahaman agama seperti ini telah menjadi “stempel” akan kebenaran dan keabsahan nikah sirri.

Padahal sesungguhnya tujuan dituntutnkannya hukum Islam ( maqoshidut tasyri’) adalah untuk ketertiban dan keharmonisan. Setidaknya di era ini, pencatatan perkawinan dapat menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut hukum, kepercayaannya dan menurut Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti hukum, dimana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan, dengan terbitnya akta nikah. Dengan pencatatan perkawinan suami isteri mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.

Sebaliknya pernikahan sirri adalah perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat. Sisi negative ini banyak dialami wanita (istri) dan anak-anak tatkala suami tidak bertanggung jawab. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat Pencatatan perkawinan mengandung pengakuan, perlindungan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Saya khawatir, banyaknya masyarakat yang bermohon agar pernikahan sirrinya disahkan oleh Pengadilan agama, sesungguhnya hanyalah sebagian kecil praktik nikah sirri yang terdeteksi, sementara yang tidak terdeteksi jumlahnya jauh lebih banyak,seperti fenomena gunung es, yang penampakan puncak gunung es, di atasnya atau di luarnya nampak sedikit, tetapi di dalamnya yang tidak kelihatan, jauh lebih besar.

Iklan secara kasat mata berisikan jasa nikah sirri di tiang listrik yang telah saya saksikan, menandakan bahwa praktik nikah sirripun telah terstimulasi, sehingga wajar saja bila saya berasumsi bahwa nikah sirri yang mengemuka sekarang ini hanyalah sebagai fenomena gunung es. Bila asumsi ini benar, dan terjadi pembiaran, jangan heran bila nantinya semakin menambah tumpukan problem sosial . Wallahu a'lam .

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Jakarta Barat

Jl. Pesanggrahan Raya No. 32 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat

Telp    : (021) 58352092

Fax    : (021) 58352093

Web : www.pa-jakartabarat.go.id

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.