Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat...
Pimpinan
Pendapat Anda
Apa Yang Anda Ingin ?


Agenda Pimpinan
Kamis, 8 November 2017
Seminar Kurikulum dan Bahan Ajar (E-Learning) Bidang Administrasi Perkara Peradilan Agama a.n. Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. dari tanggal 8 s.d 10 November 2017 di Hotel Salak The Heritage, Bogor - Jawa Barat
Kamis, 8 November 2017
Pelatihan Pemantapan KEPPH Angkatan X bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d 15 Tahun a.n Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H. dari tanggal 13 s.d 17 November 2017 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kamis, 7 November 2017
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 5 (Lima) Orang Hakim Agung di Gedung Mahkamah Agung RI
Kamis, 24 Mei 2017
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610 Telp. 021-58352092 Fax. 021-58352093 Website : www.pa-jakartabarat.go.id Email : info@pa-jakartabarat.go.id S U R A T T U G A S Nomor : W9-A2/1741/KP.06/5/2017 Sehubungan dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung, maka dengan ini kami menugaskan kepada : Nama : Dr. H. AMAM FAKHRUR, S.H., M.H. NIP. : 19670716.199303.1.009 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda – (IV/c) Jabatan : Wakil Ketua Untuk menghadiri acara Mohon Diri dalam rangka Purnabhakti Yang Mulia H. Suwardi,S.H., M.H. yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017 Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai Tempat : Balairung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Jakarta, 23 Mei 2017 K e t u a, Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H. NIP.19590419.198803.1.001
Kamis, 19 Mei 2017
Rapat Sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI

Agenda Kantor
Kamis, 23 September 2016
Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas 1A
Kamis, 29 Juni 2016
Buka puasa bersama seluruh karyawan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
Artikel
JENIS PERKARA DAN KEWENANGAN

KEWENANGAN DAN KOMPETENSI

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam:

A. BIDANG PERKAWINAN

  1. Izin beristri lebih dari seorang (Izin Poligamii).
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang Islam yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Izin Kawin).
  3. Dispensasi kawin.
  4. Pencegahan perkawinan.
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  6. Pembatalan perkawinan.
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
  8. Perceraian karena Talak (Cerai Talak).
  9. Gugatan perceraian (Cerai Gugat).
  10. Penyelesaian Harta Bersama (gono-gini).
  11. Penguasaan anak-anak.
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
  13. Penentuan kewajiban memberibiaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
  14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
  16. Pencabutan kekuasaan wali.
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang ada di bawah 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
  20. Penetapan asal usul seorang anak.
  21. Putusan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
  22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
  23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah).
  24. Wali adhall (berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tantang Wali Hakim).

B. WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH

  1. Gugatan waris
  2. Penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya
  3. Permohonan harta peninggalan di luar sengketa
  4. Wasiat
  5. HIbah
  6. Wakaf
  7. Zakat
  8. Infaq
  9. Shadaqah

C. EKONOMI SYARIAH

  1. Bank Syariah
  2. Lembaga keuangan mikro syariah
  3. Asuransi syariah
  4. Reasuransi syariah
  5. Reksadana syariah
  6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
  7. Sekuritas syariah
  8. Pembiayaan syariah
  9. Pegadaian syariah
  10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
  11. Bisnis syariah

D. HISAB RUKYAT

  1. Penetapan (itsbat) kesaksian rukyat hilal
  2. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan arah kiblat dan waktu shalat

E. NASIHAT HUKUM ISLAM

  1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Dibuat Oleh Widya Fausiah, SE, MH. Tanggal: Kamis, 10 Juni 2016