Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat...
Pimpinan
Pendapat Anda
Apa Yang Anda Ingin ?


Agenda Pimpinan
Kamis, 8 November 2017
Seminar Kurikulum dan Bahan Ajar (E-Learning) Bidang Administrasi Perkara Peradilan Agama a.n. Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. dari tanggal 8 s.d 10 November 2017 di Hotel Salak The Heritage, Bogor - Jawa Barat
Kamis, 8 November 2017
Pelatihan Pemantapan KEPPH Angkatan X bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d 15 Tahun a.n Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H. dari tanggal 13 s.d 17 November 2017 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kamis, 7 November 2017
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 5 (Lima) Orang Hakim Agung di Gedung Mahkamah Agung RI
Kamis, 24 Mei 2017
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610 Telp. 021-58352092 Fax. 021-58352093 Website : www.pa-jakartabarat.go.id Email : info@pa-jakartabarat.go.id S U R A T T U G A S Nomor : W9-A2/1741/KP.06/5/2017 Sehubungan dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung, maka dengan ini kami menugaskan kepada : Nama : Dr. H. AMAM FAKHRUR, S.H., M.H. NIP. : 19670716.199303.1.009 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda – (IV/c) Jabatan : Wakil Ketua Untuk menghadiri acara Mohon Diri dalam rangka Purnabhakti Yang Mulia H. Suwardi,S.H., M.H. yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017 Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai Tempat : Balairung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Jakarta, 23 Mei 2017 K e t u a, Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H. NIP.19590419.198803.1.001
Kamis, 19 Mei 2017
Rapat Sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI

Agenda Kantor
Kamis, 23 September 2016
Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas 1A
Kamis, 29 Juni 2016
Buka puasa bersama seluruh karyawan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
Artikel
POS BANTUAN HUKUM

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Dasar hukum PELAYANAN BANTUAN HUKUM adalah SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

  1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
  2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
    1. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
    2. bantuan pembuatan dokumen hukum;
    3. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya;
    4. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
    5. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
  4. Pengadilan memberikan layanan pernbebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Majelis Hakim.
  5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo
    Komponen biaya prodeo meliputi antara lain:
    1. biaya pemanggilan,
    2. biaya pemberitahuan isi putusan,
    3. biaya saksi/saksi, biaya materai,
    4. biaya alat tulis kantor,
    5. biaya penggandaan/fotokopi,
    6. biaya pemberkasan dan
    7. biaya pengiriman berkas.
  6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilandengan melampirkan:
    1. urat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan(PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukumdan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
  7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka pemohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Lembaga Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat TA 2016

NO

NAMA LEMBAGA

NOMOR KONTRAK

TANGGAL KONTRAK

TANGGAL MULAI BEROPERASI

1 YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH W9-A2/294/POSBAKUM-PAJB/I/2016 6 Januari 2016 16 Januari 2016
2 YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI W9-A2/294/POSBAKUM-PAJB/I/2016 6 Januari 2016 16 Januari 2016
Dibuat Oleh Widya Fausiah, SE, MH. Tanggal: Kamis, 16 Juni 2016