Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat... Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat...
Pimpinan
Pendapat Anda
Apa Yang Anda Ingin ?


Agenda Pimpinan
Kamis, 8 November 2017
Seminar Kurikulum dan Bahan Ajar (E-Learning) Bidang Administrasi Perkara Peradilan Agama a.n. Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. dari tanggal 8 s.d 10 November 2017 di Hotel Salak The Heritage, Bogor - Jawa Barat
Kamis, 8 November 2017
Pelatihan Pemantapan KEPPH Angkatan X bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d 15 Tahun a.n Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H. dari tanggal 13 s.d 17 November 2017 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kamis, 7 November 2017
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 5 (Lima) Orang Hakim Agung di Gedung Mahkamah Agung RI
Kamis, 24 Mei 2017
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610 Telp. 021-58352092 Fax. 021-58352093 Website : www.pa-jakartabarat.go.id Email : info@pa-jakartabarat.go.id S U R A T T U G A S Nomor : W9-A2/1741/KP.06/5/2017 Sehubungan dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung, maka dengan ini kami menugaskan kepada : Nama : Dr. H. AMAM FAKHRUR, S.H., M.H. NIP. : 19670716.199303.1.009 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda – (IV/c) Jabatan : Wakil Ketua Untuk menghadiri acara Mohon Diri dalam rangka Purnabhakti Yang Mulia H. Suwardi,S.H., M.H. yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017 Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai Tempat : Balairung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Jakarta, 23 Mei 2017 K e t u a, Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H. NIP.19590419.198803.1.001
Kamis, 19 Mei 2017
Rapat Sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI

Agenda Kantor
Kamis, 23 September 2016
Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas 1A
Kamis, 29 Juni 2016
Buka puasa bersama seluruh karyawan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
Artikel
PROSES PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT

PROSEDUR PENERIMAAN:

  1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri / kuasanya) :
    1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadan Agama/Mahkamah Syariah;
    2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan;
  2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :
    1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
    2. Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
    3. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
    4. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
  3. Gugatan tersebut memuat :
    1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
    2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
  5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

PROSES PENYELESAIAN PERKARA:

  1. Pengguat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah.
  2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
  3. Tahapan Persidangan :
    1. Upaya Perdamaian;
    2. Pembacaan Surat Gugatan Penggut;
    3. Jawaban Tergugat;
    4. Replik Penggugat;
    5. Duplik Tergugat;
    6. Kesimpulan Para Pihak;
    7. Musyawarah Majelis Hakim;
    8. Putusan Hakim,setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.
  4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai dan Salinan Putusan sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK

PROSEDUR :

  1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami / kuasanya) :
    1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah Syariah;
    2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah Syariah tentang tata cara rnembuat surat permohonan;
    3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mangubah posita dan petitum. Jika Termohon talah menjawab surat parmohonan ternyata ada parubahan, maka perubahan tarsebut harus atas parsetujuan Termohon.
  2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah :
    1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;
    2. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kapada pengadilan agama/mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
    3. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kapada pengadilan agama/mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
    4. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pangadilan Agama Jakarta Pusat;
  3. Permohonan tersebut memuat :
    1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan;
  5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA:

  1. Pemohon mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah.
  2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
  3. Tahapan Persidangan :
    1. Upaya Perdamaian;
    2. Pembacaan Surat Permohonan Pemohon;
    3. Jawaban Termohon;
    4. Replik Pemohon;
    5. Duplik Termohon;
    6. Kesimpulan Para Pihak;
    7. Musyawarah Majelis Hakim;
    8. Putusan Hakim,setelah dibacakan putusan tersebut, Pemohon dan Termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Pemohon/Termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.
    9. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
      • Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
      • Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
      • Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi.
  4. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai dan Salinan Putusan sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN LAINNYA

PROSEDUR PENERIMAAN:

  1. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
  2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA:

  1. Pengguat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah.
  2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agam/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
  3. Tahapan Persidangan :
    1. Upaya Perdamaian;
    2. Pembacaan Surat Gugatan Penggut;
    3. Jawaban Tergugat;
    4. Replik Penggugat;
    5. Duplik Tergugat;
    6. Kesimpulan Para Pihak;
    7. Musyawarah Majelis Hakim;
    8. Putusan Hakim,setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.
  4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan.
  5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang memutus perkara tersebut.
Dibuat Oleh Widya Fausiah, SE, MH. Tanggal: Kamis, 20 Juni 2016